Luwu Timur menyajikan fenomena sosial yang patut disimak, di mana masyarakat tidak tinggal diam menyaksikan fasilitas pelayanan kesehatan yang mangkrak. Sekelompok warga justru menginisiasi langkah nyata untuk merawat bangunan Rumah Sakit Towuti yang selama ini terbengkalai, sebuah aksi yang lahir dari kesadaran kolektif tanpa menunggu campur tangan pemda. Desa Langkea Raya menjadi saksi kepedulian tersebut, dan Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK) pun langsung memberikan dukungan penuh. Ketua MUAK, Iskarudin, menyatakan penyelesaian proyek RS Towuti merupakan kewajiban mutlak pemerintah daerah yang tidak dapat diganggu gugat, mengingat pembangunan fasilitas ini tercatat sebagai prioritas utama kepala daerah terpilih. Menurut Iskarudin, desakan publik untuk merealisasikan janji politik merupakan hal yang lumrah dan mesti direspons dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika belaka.
Pada Minggu pagi, 26 Juli 2026, terjadi pemandangan berbeda di kawasan RS Towuti. Enam warga dengan dorongan nurani murni, tanpa arahan atau perintah dari siapa pun, secara sukarela membersihkan area rumah sakit tersebut. Yusuf, salah satu warga yang turun langsung, mengungkapkan bahwa aksi ini dipicu oleh perbincangan hangat di grup media sosial Porkom Towuti. Dengan perlengkapan ala kadarnya, mereka bergantian memangkas ilalang dan semak belukar yang telah tumbuh lebat layaknya hutan kecil. Yusuf menyebut kondisi lingkungan di sekitar bangunan RS Towuti sudah sangat mengkhawatirkan karena seluruh lahan tertutup vegetasi liar, sehingga pembersihan dilakukan bertahap mulai dari bagian depan agar tampak lebih tertata. Ia berharap kerja keras ini berlanjut hingga seluruh area bangunan kembali bersih dan terawat.
Lebih jauh, Yusuf menyoroti kerusakan fisik yang melanda bangunan RS Towuti, di mana seluruh plafon di area teras telah ambruk. Ia menduga kerusakan tersebut disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua dan terlalu lama tanpa perawatan yang memadai. Sementara itu, Iskarudin menambahkan bahwa nasib RS Towuti sebenarnya sudah menjadi topik hangat sejak dua tahun terakhir. Dalam dokumen visi misi Bupati Ibas, proyek ini tercantum pada urutan nomor 10 dari 113 Program Prioritas, yang digabungkan dengan pembangunan RSUD Malili. Iskarudin melontarkan kritik tajam terhadap logika pemerintah yang berani memasukkan proyek ini ke dalam Kegiatan Prioritas (KP1), sementara status hukum bangunan masih belum jelas.
Iskarudin juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang justru kontraproduktif dan dapat merusak citra institusi mereka sendiri. Ia menyayangkan realisasi anggaran APBD Luwu Timur yang tampak mandek di tengah jalan untuk proyek vital ini. Menurutnya, banyaknya kerusakan pada bagian bangunan saat ini merupakan konsekuensi logis dari kelalaian pemeliharaan, dan pemerintah daerah sebagai pemilik aset wajib bertanggung jawab sepenuhnya. Keberadaan RS Towuti bukanlah sekadar struktur fisik, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat sekitar. Jarak tempuh yang sangat jauh menuju RSUD Ilagaligo di Wotu menjadi beban berat bagi warga yang membutuhkan layanan medis atau dirujuk untuk perawatan lanjutan. Oleh karena itu, tuntutan untuk melanjutkan pembangunan bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan wujud kontrol sosial yang sehat dari masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan.
