Rapat Paripurna LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2025 yang berlangsung Senin, 6 April 2026, menjadi panggung kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan. Juru bicara fraksi, Andi Surono, menegaskan bahwa deretan penghargaan yang diraih pemerintah daerah bukanlah jaminan mutu layanan publik yang unggul. Menurut fraksi, apresiasi berbentuk administrasi tersebut seringkali tidak sejalan dengan realitas yang dialami warga di lapangan.
Andi Surono mengarahkan sorotan pada pengelolaan program lansia yang menjadi prioritas Dinas Sosial P3A. Program tersebut dinilai belum ditopang data yang akurat dan terverifikasi, sehingga penyaluran bantuan sosial meleset dari sasaran. Tidak adanya basis data by name by address (BNBA) yang valid membuat distribusi bantuan tidak tepat sasaran, menimbulkan kecemburuan, dan berpotensi mengikis keyakinan publik terhadap pemerintah kabupaten. Lemahnya pendataan ini pun berdampak pada fungsi pengawasan DPRD yang menjadi tumpul. Lembaga legislatif yang semestinya mengawasi jalannya program pemerintah sulit bergerak karena Dinas Sosial tidak membuka akses data penerima secara rinci. Laporan agregat yang diberikan tidak mencerminkan kondisi nyata, sehingga mekanisme check and balance berjalan pincang dan akuntabilitas program sosial dipertanyakan.
Fraksi juga mengingatkan bahaya ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertambangan yang sarat risiko lingkungan dan harga yang tidak menentu. Sektor pertanian yang berkontribusi sebagai penyumbang terbesar kedua diharapkan menjadi penyangga ekonomi alternatif. Andi Surono merekomendasikan agar pemerintah segera merealisasikan pembagian pupuk gratis bagi petani untuk mendongkrak produktivitas. Selain itu, penguatan sektor pengolahan dan jasa dinilai penting sebagai langkah diversifikasi ekonomi. Perhatian khusus diberikan pada kenaikan Gini Ratio yang mencapai 0,37, sebuah indikasi bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi pemerataan hasil pembangunan. Program-program sosial yang ada belum efektif menekan kesenjangan di tengah masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 91,39 persen dari target, sementara belanja terealisasi 90,37 persen. Angka tersebut memunculkan pertanyaan krusial: apakah target pendapatan yang ditetapkan terlalu tinggi atau kapasitas fiskal daerah belum mumpuni. Terkait derasnya investasi sumber daya alam di Luwu Timur, fraksi menegaskan investasi wajib mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan tidak terjebak pada keuntungan sesaat yang merusak ekosistem. Pemerintah diminta memiliki visi jangka panjang demi kelayakan huni dan kesinambungan pembangunan.
Insiden jebolnya settling pond milik PT PUL pada 25 Maret 2026 yang mengakibatkan kekeruhan air Sungai Ussu menjadi sorotan khusus fraksi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan dapat dijatuhi pidana, ganti rugi atau tanggung jawab perdata, serta sanksi administratif. Fraksi pun mendesak Bupati agar segera merekomendasikan penutupan sementara operasional PT PUL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai perbaikan settling pond dinyatakan memenuhi standar.
Di balik berbagai catatan kritis tersebut, fraksi memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah yang berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 3,27 persen pada 2024 menjadi 3,70 persen. Angka kemiskinan juga menurun dari 6,55 persen menjadi 5,79 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,58 persen menjadi 3,70 persen. Capaian itu dinilai positif, namun fraksi mengingatkan agar keberhasilan ini tetap disertai perbaikan tata kelola data dan pengawasan, sehingga manfaat seluruh program benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
