Menu

Mode Gelap
Reses Mahading Diserbu Ibu – Ibu, Miris Lihat Desa Di Pusat Pemerintahan Infrastruktur Publiknya Buruk Sengketa Laoli dan Ujian Keberanian DPRD Luwu Timur (Catatan Reflektif Terinspirasi oleh DPRD Gowa) Gakkum LHK Tangkap Pelaku Perambahan Hutan Lindung Loeha, Praktik Jual Beli Lahan Ilegal Terbongkar PT Citra Lampia Mandiri Serahkan Bantuan Alat Tangkap untuk Mendukung Produktivitas Nelayan Desa Harapan Menghidupkan Kembali Peradaban Luwu di Antara Celah Tambang PT Vale Pendamping Hukum dan Petani Laoli Melaporkan ke Polda Sulsel Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Lutim pada saat Melakukan Penggusuran Paksa demi Proyek Strategis Nasional PT. IHIP

BERITA

Komisioner Bawaslu Ini Ingatkan KPPS Profesional Menjalankan Tugas


					Komisioner Bawaslu Ini Ingatkan KPPS Profesional Menjalankan Tugas Perbesar

OKSON, LUWU TIMUR, – Komisioner Bawaslu Luwu Timur, Sukmawati Suaib, mengingatkan seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugas pada Pilkada 2024.

Sebab netralitas KPPS sangat menentukan lancar tidaknya proses demokrasi ditingkat KPPS.

Demikian disampaikannya saat menjadi Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur di Gedung Simpurusiang, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Minggu (15/9/2024).

” Pemungutan dan penghitungan suara adalah moment yang paling menjadi perhatian warga. Dan hanya ada dua kertas suara. Yaitu kertas suara memilih gubernur dan wakil gubernur sulsel, dan kertas suara memilih bupati dan wakil bupati Lutim. Jadi perlu ketelitian . ” Ujar Sukmawati.

Ditegaskannya, seluruh tahapan Pilkada ini, Bawaslu memastikan akan mengawasinya secara ketat, olehnya itu lalui seluruh tahapan ini dengan prosedur, dan mekanisme yang benar.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur bisa mengindikasikan adanya pelanggaran administrasi.

“Jika ada satu saja yang tidak sesuai, kami akan anggap itu sebagai indikasi pelanggaran administrasi. Jadi, maknai, pelajari, apa yang menjadi kebutuhan kalian, apa yang menjadi panggilan kalian,” tutupnya.

Selain dari pihak Bawaslu, acara ini juga menghadirkan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memberikan pemahaman mendalam terkait aspek-aspek krusial dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Hadir dalam kegiatan ini Anggota KPU Luwu Timur Divisi Parmas & SDM Indrawanto Paningaran, Kasubag Parmas & SDM Ismail Fakhmil, Staf Sekretariat KPU Luwu Timur, serta peserta kegiatan yakni PPK dan PPS Se-Kabupaten Luwu Timur. ( son/***)

Baca Lainnya

Reses Mahading Diserbu Ibu – Ibu, Miris Lihat Desa Di Pusat Pemerintahan Infrastruktur Publiknya Buruk

14 Agustus 2026 - 05:39 WITA

Gakkum LHK Tangkap Pelaku Perambahan Hutan Lindung Loeha, Praktik Jual Beli Lahan Ilegal Terbongkar

12 Agustus 2026 - 13:53 WITA

PT Citra Lampia Mandiri Serahkan Bantuan Alat Tangkap untuk Mendukung Produktivitas Nelayan Desa Harapan

12 Agustus 2026 - 10:48 WITA

Trending di BERITA