Menu ✖

Otomatis
Breaking News

BERITA

Ketua KKLR Sulsel: Isu Kelayakan Ekonomi Luwu Tengah Sudah Clear Sejak 2012, Hentikan Polemik Rajut Persatuan

Ketua KKLR Sulsel: Isu Kelayakan Ekonomi Luwu Tengah Sudah Clear Sejak 2012, Hentikan Polemik Rajut Persatuan Perbesar

Makassar – Ketegangan menjelang realisasi pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan menuai respons dari tokoh masyarakat Luwu Raya. Hasbi Syamsu Ali, yang dipercaya memimpin BPW KKLR Sulawesi Selatan serta mengemban amanat sebagai Koordinator Wilayah BPP DOB Luwu Raya dan Ketua Forkoda Percepatan Pembentukan DOB Sulawesi Selatan, mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan di tengah fase krusial perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Menurut Hasbi, saat ini seluruh elemen Wija to Luwu tidak perlu lagi terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Ia menilai energi kolektif yang positif jauh lebih diperlukan ketimbang mempertanyakan hal-hal yang sudah tidak relevan. Pernyataan itu ia sampaikan di Makassar, Ahad (8/2/2026), sebagai jawaban atas sejumlah pihak yang masih meragukan kesiapan ekonomi calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah.

Hasbi menegaskan bahwa diskursus mengenai prospek finansial wilayah tersebut seharusnya telah tuntas lebih dari sepuluh tahun silam. Ia menerangkan, seluruh berkas persyaratan administratif pemekaran telah diterima pemerintah pusat sejak 2012 dan bahkan telah mengantongi Amanat Presiden (Ampres) untuk selanjutnya dibahas oleh DPR RI serta ditetapkan dalam undang-undang.

Ia menambahkan, ketika sebuah usulan sudah mencapai tahap Ampres, berarti semua kajian komprehensif—tak terkecuali aspek ekonomi—telah dinyatakan layak dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perbandingan yang dilakukan sejumlah kalangan antara potensi ekonomi Luwu Tengah dan kawasan lain seperti Womantorau di Luwu Timur dinilainya tidak berdasar dan hanya membuang waktu.

Lebih lanjut, Hasbi mengungkapkan bahwa hambatan yang selama ini menunda pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sama sekali bukan berasal dari persoalan administrasi ataupun ekonomi. Faktor tunggal yang menjadi penghalang hanyalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang efektif berlaku sejak 2014.

Meski demikian, ia justru memaknai sikap skeptis tersebut sebagai tantangan yang dapat memicu semangat. Masyarakat dan para pemangku kepentingan di Luwu Tengah diharapkan mampu menjadikan kritik itu sebagai pemicu untuk mempercepat pembangunan ekonomi begitu status daerah otonom resmi diraih.

Hasbi juga mewanti-wanti bahwa diskusi yang tidak subtantif dapat mengikis soliditas perjuangan yang telah terbangun lama di kalangan para pejuang pemekaran, baik untuk cita-cita Provinsi Luwu Raya maupun DOB Luwu Tengah. Ia mengajak semua pihak untuk menghindari konten yang berpotensi melemahkan persatuan dan sebaliknya menyebarkan narasi yang konstruktif.

Di akhir keterangannya, Hasbi berharap seluruh komponen dapat bergerak dengan semangat kolektif yang positif demi mewujudkan mimpi pemekaran yang telah diperjuangkan sekian lama. Ia mengajak semua elemen untuk lebih bijak dalam bermedia sosial serta mengedepankan konten-konten yang menyejukkan dan memperkuat kebersamaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kontribusi Tanggap Darurat di NTT, Vale Indonesia Terima Penghargaan Kementerian ESDM

1 Okt 2026 - 10:51 WITA

Kontribusi Tanggap Darurat di NTT, Vale Indonesia Terima Penghargaan Kementerian ESDM

Vale Indonesia Raih Satu Platinum dan Dua Gold Awards ICA–ISDA 2026 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

1 Okt 2026 - 10:44 WITA

Vale Indonesia Raih Satu Platinum dan Dua Gold Awards ICA–ISDA 2026 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

Hasil Mufakat Rumpun Keluarga MTM, Sepakat Minta Land Cleaeing PT IHIP di Hentikan, Ini Alasannya

1 Okt 2026 - 08:24 WITA

Hasil Mufakat Rumpun Keluarga MTM, Sepakat Minta Land Cleaeing PT IHIP di Hentikan, Ini Alasannya
Trending di BERITA